PDIP Terungkap! Hasyim Ungkap Surat ke KPU, Usulkan Harun Masiku Jadi DPR

Latar Belakang
Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mencecar mantan Ketua sekaligus Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari, terkait tindakan hukum yang melibatkan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hasyim menyebut langkah hukum ini merupakan sikap resmi DPP PDIP, menambah kisah ketegangan di bawah lampu sorot pengadilan.
Fakta Penting
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/5/2025), Hasyim dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Patra M Zen, menanyakan apakah pengajuan nama calon legislatif ke KPU dilakukan oleh Hasto atau DPP PDIP. Hasyim mengklaim surat pengajuan tersebut berasal dari DPP PDIP, dengan kop resmi yang menegaskan kepemilikan keputusan tersebut.
Dampak
Pengungkapan Hasyim tentang peran DPP PDIP dalam pengiriman surat ke KPU menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam politik Indonesia. Keputusan ini juga mempengaruhi dinamika internal PDIP dan hubungan mereka dengan lembaga pengawas seperti KPU.
Penutup
Dengan pengungkapan ini, kasus PAW Harun Masiku tidak hanya menjadi uji coba hukum, tetapi juga mengeksplorasi batas-batas transparansi dalam partai politik dan lembaga negara. Apakah langkah PDIP ini akan menjadi precedent untuk transparansi lebih lanjut? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.