“Kelompok AKSI Tolak Penulisan Ulang Sejarah RI: Ancaman Terhadap Kebenaran Sejarah”

Paragraf Pembuka
Kelompok Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak keras rencana penulisan ulang sejarah indonesia versi terbaru yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Mereka menuntut proyek tersebut dihentikan segera, dengan alasan bahwa ini merupakan upaya monopoli kebenaran yang dapat merugikan pluralisme sejarah di negara ini.
Latar Belakang
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman, dalam Rapat Dengar-Pidato Umum (RDPU) bersama komisi x dpr RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Dalam rapat tersebut, Marzuki membacakan pernyataan sikap resmi AKSI, yang menegaskan sikap tegas mereka terhadap proyek penulisan “sejarah resmi” Indonesia.
Fakta Penting
“Dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,” ujar Marzuki dalam pidatonya. Dia juga menambahkan bahwa AKSI mendukung pendekatan sejarah yang lebih terbuka, plural, dan menghormati berbagai perspektif masyarakat.
Dampak
Peristiwa ini menarik perhatian luas karena menyoroti pertikaian tentang bagaimana sejarah Indonesia harus ditulis dan ditafsirkan. Sikap AKSI juga memicu diskusi lebih luas tentang kemerdekaan akademik, pluralisme, dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penyusunan sejarah nasional.
Penutup
Sampai saat ini, Kementerian Kebudayaan尚未 memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan sikap AKSI. Namun, polemik ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah diskusi tentang identitas bangsa dan penghargaan terhadap berbagai lapisan sejarah Indonesia.